Selamat datang diBlog kami...melayani permintaan materi/judul...permintaan tempat dan tanggal...Khusus BALI SURABAYA JOGJA BATAM minimal kuota 15 org/rombongan...konfirmasi ke 021 4300225, hp: 082111129625...Selamat datang diBlog kami...melayani permintaan materi/judul...permintaan tempat dan tanggal...Khusus BALI SURABAYA JOGJA BATAM serta wilayah2 lainnya minimal kuota 15 org/rombongan...konfirmasi ke 021 4300225, hp: 082111129625...Selamat datang diBlog kami...melayani permintaan materi/judul...permintaan tempat dan tanggal...Khusus BALI SURABAYA JOGJA BATAM serta wilayah2 lainnya minimal kuota 15 org/rombongan...konfirmasi ke 021 4300225, hp: 082111129625...Selamat datang diBlog kami...melayani permintaan materi/judul...permintaan tempat dan tanggal...Khusus BALI SURABAYA JOGJA BATAM serta wilayah2 lainnya minimal kuota 15 org/rombongan...konfirmasi ke 021 4300225, hp: 082111129625...terima kasih dan salam sukses

Senin, 25 Agustus 2014

BIMTEK MANAJEMEN PERTAMBANGAN RAKYAT BAGI INSTANSI PEMERINTAH



BIMTEK MANAJEMEN PERTAMBANGAN RAKYAT BAGI INSTANSI PEMERINTAH
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah baik pemerintah pusat/daerah dalam mengelola daerah atau wilayah pertambangan, utamanya pertambangan rakyat. Antara lain : tata cara penambangan, kesesuaian peralatan, perencanaan tambang yang sesuai dengan kaidah keselamatan dan kepedulian lingkungan, Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah selaku penerbit Izin Pertambangan Rakyat, memerlukan aparat yang kompeten. Inspektur Tambang bertugas sebagai penangung jawab pengamanan teknis, Keberadaan Pertambangan Rakyat merupakan upaya nyata Pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat penambang tradisional dan/atau menggunakan peralatan sederhana, Perlu kebijakan khusus yang mengatur tentang tata cara pengelolaan teknis pertambangan rakyat yang baik sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, menyelesaian pemetaan tata ruang dan wilayah yang lebih menyeluruh, menetapkan moratorium ijin pertambangan baru dan membenahi terlebih dulu ijin tambang yang sudah ada, menyiapkan konsep pertambangan yang berlanjutan dan payung hukum bagi pemerintah dalam pengelolaan pertambangan, Serta pendekatan multi arah yang mendorong diversifikasi ekonomi dan tidak hanya mengandalkan pada pengelolaan sumber daya alam yang tidak terbarukan, Sehingga Good Mining Practice dapat tercapai, dimana seluruh proses yang dilalui dari awal sampai akhir harus dilakukan dengan baik dengan mengikuti standar yang telah ditetapkan, mengikuti norma dan peraturan yang berlaku sehingga dapat mencapai tujuan pertambangan dengan efisien. Salah satu bagian penting dari tujuan pertambangan adalah pembangunan berkelanjutan (Sustainable development). Artinya dalam setiap pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mineral dan batubara harus berkesinambungan dan/atau tergantikan dengan kegiatan ekonomi lainnya setelah pasca tambang. Untuk lebih jelasnya dapat dipahami dalam bimbingan teknis, yang diselenggarakan pada:

Jakarta, 2 hari
  • Selasa – Rabu, 8 - 9 Juli 2014
  • Selasa – Rabu, 12 - 13 Agustus 2014
  • Selasa – Rabu, 26 - 27 Agustus 2014
  • Selasa – Rabu, 9 - 10 September 2014 
  • Selasa – Rabu,  23 - 24 September 2014 
  • Selasa – Rabu, 14 - 15 Oktober 2014 
  • Selasa – Rabu, 28 - 29 Oktober  2014 
  • Selasa – Rabu, 11 - 12 November 2014 
  • Selasa – Rabu, 25 - 26 November 2014 
  • Selasa – Rabu, 9 - 10 Desember 2014 
  • Selasa – Rabu, 23 - 24 Desember 2014
Kontribusi :
  • Menginap                    : Rp  3.750.000
  • Tidak Menginap          : Rp  3.000.000

Bandung, 2 hari
  • Kamis – Jum’at, 10 - 11 Juli 2014
  • Kamis – Jum’at, 21 - 22 Agustus 2014  
  • Kamis – Jum’at, 4 - 5 September 2014 
  • Kamis – Jum’at, 18 - 19 September 2014 
  • Kamis – Jum’at,  2 - 3 Oktober 2014 
  • Kamis – Jum’at, 16 - 17 Oktober 2014 
  • Kamis – Jum’at, 6 - 7 November 2014 
  • Kamis – Jum’at, 20 - 21 November 2014 
  • Kamis – Jum’at, 4 - 5 Desember 2014
  • Kamis – Jum’at, 18 - 19 Desember 2014
Kontribusi :
  • Menginap                   : Rp. 3.750.000
  • Tidak Menginap          : Rp. 3.000.000

Fasilitas Peserta
  • Bimtek kit (tas & modul)
  • Akomodasi hotel selama 3 malam
  • 1 kamar untuk 2 orang (twin sharing)
  • Sarapan pagi, makan siang, makan malam, dan 2 x rehat kopi selama meeting
  • Souvenir 
  • Sertifikat bimtek dari LBI

Inhouse Training, Permintaan Materi/Tempat/Tanggal Sendiri, Konfirmasi :
Ke :  082111129625, Fax : 021-4300225
Email : bimtekindonesia@gmail.com 
Website : www.lbitraining.org  


==========================================================
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)
JADWAL LEMBAGA BIMTEK INDONESIA --> BIMTEK PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DAN PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP); BIMTEK, TRYOUT DAN UJIAN SERTIFIKASI AHLI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SESUAI DENGAN PERPRES NO.70 TAHUN 2012; BIMTEK METODE PENYUSUNAN HPS/OE & HUKUM KONTRAK ATAS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH; BIMTEK PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA; BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD; BIMTEK PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD – RKA SKPD; BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL (PP NO. 71 / 2010); BIMTEK EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP); BIMTEK MANAJEMEN PINJAMAN DAERAH, PENGENDALIAN DAN BATASAN PENGELOLAANNYA; BIMTEK PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN PAJAK YANG DIPUNGUT BENDAHARA PENGELUARAN DAERAH; BIMTEK TATACARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA; BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; BIMTEK REVIUW LAPORAN KEUANGAN DAERAH SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO. 4 TAHUN 2008; BIMTEK IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH; BIMTEK SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP); BIMTEK PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN PENGENALAN BENTUK-BENTUK KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; BIMTEK EVALUASI DAN TINDAK LANJUT ATAS PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN, PEMERIKSAAN KINERJA DAN PEMERIKSAAN TUJUAN TERTENTU; BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN; BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD (Permendagri No. 23 / 2013); BIMTEK ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN BAGI PENGGUNA ANGGARAN (PA), PPTK, PPK DAN BENDAHARA; BIMTEK PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH; BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROSES AKUNTANSI BAGI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN BENDAHARAWAN SKPD; BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN INSTANSI PEMERINTAH; BIMTEK MANAJEMEN KEARSIPAN DAN PENGELOLAAN PUSAT ARSIP (RECORD CENTER); BIMTEK KORESPONDENSI DAN TATA NASKAH DINAS; BIMTEK MANAJEMEN KESEKRETARIATAN; BIMTEK MANAJEMEN KEHUMASAN DI INSTANSI PEMERINTAH; BIMTEK PEMERIKSAAN ASET TETAP;BIMTEK TATA CARA PENGHAPUSAN ASET;BIMTEK PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH; BIMTEK MEKANISME DAN TEKNIK PENILAIAN ASET DAERAH; BIMTEK PENILAIAN ASET / BARANG MILIK DAERAH; BIMTEK ANALISIS JABATAN BAGI PEGAWAI NEGRI SIPIL (ANJAB); BIMTEK SISTEM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI; BIMTEK SISTEM MUTASI KEPEGAWAIAN; BIMTEK TATACARAPENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KRIDIT; BIMTEK PENYUSUNAN SARAN KINERJA PEGAWAI DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGRI SIPIL; BIMTEK ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN; BIMTEK PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN; BIMTEK ANALISIS BEBAN KERJA (ABK); BIMTEK PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DAN PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP); BIMTEK STANDAR KOMPETENSI JABATAN PNS; BIMTEK PENYUSUNAN RENSTRA – RENJA INSTANSI PEMERINTAH; BIMTEK PENYUSUNAN PROGRAM KEGIATAN SKPD; BIMTEK PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA SKPD; BIMTEK RENCANA STRATEGIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD); BIMTEK MANAJEMEN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU; BIMTEK SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN; BIMTEK PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERTAMBANGAN; BIMTEK MANAJEMEN PERIJINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA; BIMTEK MANAJEMEN PERTAMBANGAN RAKYAT BAGI INSTANSI PEMERINTAH; BIMTEK MEKANISME PENDAPATAN DAN PENILAIAN PBB – P2; BIMTEK TATA CARA PENGISIAN DAN PELAPORAN PENGISIAN e-SPT BAGI INSTANSI PEMERINTAH; BIMTEK PENGELOLAAN PAJAK PBB DAN BPHTB BERDASARKAN UNDANG - UNDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PDRD) NO. 28 TAHUN 2009; BIMTEK MEKANISME PENDAPATAN DAN PENILAIAN PBB SEKTOR PERKOTAAN DAN PEDESAAN; BIMTEK KEWAJIBAN PERPAJAKAN INSTANSI PEMERINTAH; BIMTEK PENGELOLAAN POTENSI PAJAK & RETRIBUSI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); BIMTEK MANAJEMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL; BIMTEK PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH; BIMTEK DAN PENDALAMAN MATERI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SESUAI PERPRES NO. 70 TAHUN 2012; BIMTEK PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) BAGI APARTUR PEMDA