Selamat datang diBlog kami...melayani permintaan materi/judul...permintaan tempat dan tanggal...Khusus BALI SURABAYA JOGJA BATAM minimal kuota 15 org/rombongan...konfirmasi ke 021 4300225, hp: 082111129625...Selamat datang diBlog kami...melayani permintaan materi/judul...permintaan tempat dan tanggal...Khusus BALI SURABAYA JOGJA BATAM serta wilayah2 lainnya minimal kuota 15 org/rombongan...konfirmasi ke 021 4300225, hp: 082111129625...Selamat datang diBlog kami...melayani permintaan materi/judul...permintaan tempat dan tanggal...Khusus BALI SURABAYA JOGJA BATAM serta wilayah2 lainnya minimal kuota 15 org/rombongan...konfirmasi ke 021 4300225, hp: 082111129625...Selamat datang diBlog kami...melayani permintaan materi/judul...permintaan tempat dan tanggal...Khusus BALI SURABAYA JOGJA BATAM serta wilayah2 lainnya minimal kuota 15 org/rombongan...konfirmasi ke 021 4300225, hp: 082111129625...terima kasih dan salam sukses

Minggu, 24 Agustus 2014

BIMTEK MANAJEMEN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU



BIMTEK MANAJEMEN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Di bidang penanaman modal, hierarki peraturan penanaman modal sudah dikeluarkan mulai dari tingkat legislatif maupun eksekutif. Di tingkat eksekutif tingkatannya mulai dari pemerintah pusat maupun daerah. Di tingkat pusat, mulai dari presiden sampai tingkat menteri dan yang setingkat (seperti kepala lembaga pemerintahan non-departemen) juga telah banyak mengeluarkan aturan tentang investasi. Sementara di tingkat pemerintah daerah, peraturan tentang penanaman modal yang dikeluarkan mulai dari pemerintahan daerah tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota bahkan sampai tingkat di bawahnya. Untuk itu Pemerintah mendorong pendirian kantor PTSP untuk membantu investor memperoleh kemudahan layanan secara cepat. Kesederhanaan, keringanan dan kemudahan layanan yang diinginkan Pemerintah terhadap keberadaan PTSP, termasuk dalam memberikan: Layanan semua jenis perizinan penanaman modal (termasuk penanaman modal dengan skema kerja sama Pemerintah atau pemerintah daerah dengan badan usaha), Layanan pengaduan masyarakat tentang hambatan pelayanan PTSP penanaman modal, Layanan kemudahan pelaksanaan kegiatan penanaman modal, termasuk memberikan bantuan atau fasilitasi pelayanan perizinan dan non-perizinan yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal. Supaya seluruh PTSP Nasional (provinsi,kabupaten dan kota) memiliki kinerja layanan yang terukur (mencapai tingkat kesempurnaan layanan tertentu), pemerintah memberikan kriteria sebagaimana tolok ukur yang telah ditetapkan. Standar kualifikasi perlu diberlakukan terhadap seluruh PTSP untuk memperoleh standar Nasional PTSP yang meliputi aspek sumber daya manusia, tempat, sarana dan prasarana, media informasi, mekanisme kerja yang efektif, layanan pengaduan serta keberadaan SPIPISE. Dengan kualifikasi tersebut, seluruh PTSP di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan memiliki standar minimal yang wajib dipenuhi yang tentunya selaras dengan tolok ukur yang telah ditetapkan Pemerintah. Dalam kesempata ini kami uraikan lebih lengkap melalui bimbingan teknis, yang akan diselenggarakan pada :

Jakarta, 2 hari
  • Selasa – Rabu, 8 - 9 Juli 2014
  • Selasa – Rabu, 12 - 13 Agustus 2014
  • Selasa – Rabu, 26 - 27 Agustus 2014
  • Selasa – Rabu, 9 - 10 September 2014 
  • Selasa – Rabu,  23 - 24 September 2014 
  • Selasa – Rabu, 14 - 15 Oktober 2014 
  • Selasa – Rabu, 28 - 29 Oktober  2014 
  • Selasa – Rabu, 11 - 12 November 2014 
  • Selasa – Rabu, 25 - 26 November 2014 
  • Selasa – Rabu, 9 - 10 Desember 2014 
  • Selasa – Rabu, 23 - 24 Desember 2014
Kontribusi :
  • Menginap                    : Rp  3.750.000
  • Tidak Menginap          : Rp  3.000.000

Bandung, 2 hari
  • Kamis – Jum’at, 10 - 11 Juli 2014
  • Kamis – Jum’at, 21 - 22 Agustus 2014  
  • Kamis – Jum’at, 4 - 5 September 2014 
  • Kamis – Jum’at, 18 - 19 September 2014 
  • Kamis – Jum’at,  2 - 3 Oktober 2014 
  • Kamis – Jum’at, 16 - 17 Oktober 2014 
  • Kamis – Jum’at, 6 - 7 November 2014 
  • Kamis – Jum’at, 20 - 21 November 2014 
  • Kamis – Jum’at, 4 - 5 Desember 2014
  • Kamis – Jum’at, 18 - 19 Desember 2014
Kontribusi :
  • Menginap                   : Rp. 3.750.000
  • Tidak Menginap          : Rp. 3.000.000

Fasilitas Peserta
  • Bimtek kit (tas & modul)
  • Akomodasi hotel selama 3 malam
  • 1 kamar untuk 2 orang (twin sharing)
  • Sarapan pagi, makan siang, makan malam, dan 2 x rehat kopi selama meeting
  • Souvenir 
  • Sertifikat bimtek dari LBI

Inhouse Training, Permintaan Materi/Tempat/Tanggal Sendiri, Konfirmasi :
Ke :  082111129625, Fax : 021-4300225
Email : bimtekindonesia@gmail.com 
Website : www.lbitraining.org  


==========================================================
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)
JADWAL LEMBAGA BIMTEK INDONESIA --> BIMTEK PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DAN PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP); BIMTEK, TRYOUT DAN UJIAN SERTIFIKASI AHLI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SESUAI DENGAN PERPRES NO.70 TAHUN 2012; BIMTEK METODE PENYUSUNAN HPS/OE & HUKUM KONTRAK ATAS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH; BIMTEK PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA; BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD; BIMTEK PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD – RKA SKPD; BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL (PP NO. 71 / 2010); BIMTEK EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP); BIMTEK MANAJEMEN PINJAMAN DAERAH, PENGENDALIAN DAN BATASAN PENGELOLAANNYA; BIMTEK PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN PAJAK YANG DIPUNGUT BENDAHARA PENGELUARAN DAERAH; BIMTEK TATACARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA; BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; BIMTEK REVIUW LAPORAN KEUANGAN DAERAH SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO. 4 TAHUN 2008; BIMTEK IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH; BIMTEK SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP); BIMTEK PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN PENGENALAN BENTUK-BENTUK KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; BIMTEK EVALUASI DAN TINDAK LANJUT ATAS PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN, PEMERIKSAAN KINERJA DAN PEMERIKSAAN TUJUAN TERTENTU; BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN; BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD (Permendagri No. 23 / 2013); BIMTEK ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN BAGI PENGGUNA ANGGARAN (PA), PPTK, PPK DAN BENDAHARA; BIMTEK PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH; BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROSES AKUNTANSI BAGI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN BENDAHARAWAN SKPD; BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN INSTANSI PEMERINTAH; BIMTEK MANAJEMEN KEARSIPAN DAN PENGELOLAAN PUSAT ARSIP (RECORD CENTER); BIMTEK KORESPONDENSI DAN TATA NASKAH DINAS; BIMTEK MANAJEMEN KESEKRETARIATAN; BIMTEK MANAJEMEN KEHUMASAN DI INSTANSI PEMERINTAH; BIMTEK PEMERIKSAAN ASET TETAP;BIMTEK TATA CARA PENGHAPUSAN ASET;BIMTEK PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH; BIMTEK MEKANISME DAN TEKNIK PENILAIAN ASET DAERAH; BIMTEK PENILAIAN ASET / BARANG MILIK DAERAH; BIMTEK ANALISIS JABATAN BAGI PEGAWAI NEGRI SIPIL (ANJAB); BIMTEK SISTEM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI; BIMTEK SISTEM MUTASI KEPEGAWAIAN; BIMTEK TATACARAPENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KRIDIT; BIMTEK PENYUSUNAN SARAN KINERJA PEGAWAI DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGRI SIPIL; BIMTEK ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN; BIMTEK PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN; BIMTEK ANALISIS BEBAN KERJA (ABK); BIMTEK PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DAN PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP); BIMTEK STANDAR KOMPETENSI JABATAN PNS; BIMTEK PENYUSUNAN RENSTRA – RENJA INSTANSI PEMERINTAH; BIMTEK PENYUSUNAN PROGRAM KEGIATAN SKPD; BIMTEK PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA SKPD; BIMTEK RENCANA STRATEGIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD); BIMTEK MANAJEMEN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU; BIMTEK SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN; BIMTEK PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERTAMBANGAN; BIMTEK MANAJEMEN PERIJINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA; BIMTEK MANAJEMEN PERTAMBANGAN RAKYAT BAGI INSTANSI PEMERINTAH; BIMTEK MEKANISME PENDAPATAN DAN PENILAIAN PBB – P2; BIMTEK TATA CARA PENGISIAN DAN PELAPORAN PENGISIAN e-SPT BAGI INSTANSI PEMERINTAH; BIMTEK PENGELOLAAN PAJAK PBB DAN BPHTB BERDASARKAN UNDANG - UNDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PDRD) NO. 28 TAHUN 2009; BIMTEK MEKANISME PENDAPATAN DAN PENILAIAN PBB SEKTOR PERKOTAAN DAN PEDESAAN; BIMTEK KEWAJIBAN PERPAJAKAN INSTANSI PEMERINTAH; BIMTEK PENGELOLAAN POTENSI PAJAK & RETRIBUSI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); BIMTEK MANAJEMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL; BIMTEK PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH; BIMTEK DAN PENDALAMAN MATERI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SESUAI PERPRES NO. 70 TAHUN 2012; BIMTEK PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) BAGI APARTUR PEMDA